NARATIVE.ID Surabaya, – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp 12,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar masyarakat, mulai dari perlindungan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga penanganan banjir.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi warga kelompok desil 1 dan 2 yang selama ini belum terakomodasi program bantuan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penguatan kapasitas anggaran daerah bersama DPRD menjadi upaya untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian pemerintah.
"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka Insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," kata Eri di DPRD Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 12,6 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi Rp 9,8 triliun, belanja modal Rp 2,7 triliun, serta belanja tidak terduga (BTT) Rp 47,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 11,1 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun, yang terdiri atas SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp 1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 253 miliar.
Di sektor infrastruktur, perbaikan Rutilahu dan penanganan banjir tetap menjadi agenda prioritas. Pemkot Surabaya menargetkan persoalan genangan di sejumlah kawasan dapat ditekan melalui penguatan program pembangunan dan pengendalian banjir.
Eri berharap, pada 2027 tidak ada lagi titik genangan dengan ketinggian lebih dari sekitar 10 sentimeter.
"Semoga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," ujarnya.
Selain infrastruktur dan bantuan sosial, pendidikan serta kesehatan juga menjadi perhatian dalam APBD 2027. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program beasiswa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan pelayanan puskesmas dengan mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat di lingkungan permukiman.
"Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ucapnya.
Di bidang pendidikan, Eri menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).
"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," pungkasnya.
Dengan APBD 2027 sebesar Rp 12,9 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar terealisasi secara tepat sasaran. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari berkurangnya beban warga miskin, menurunnya titik banjir, serta meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan di Surabaya.
( ads/ zul)
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
KOMENTAR (0)
MASUKDAFTAR