NARATIVE.ID Pasuruan, – Pemerintah Kota Pasuruan bersiap mengubah sistem pembayaran parkir dengan menerapkan transaksi non-tunai berbasis QRIS dan voucher. Kebijakan ini menyasar 115 titik parkir dan ditujukan untuk memperkuat transparansi pengelolaan retribusi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan menyatakan kesiapan penerapan sistem tersebut. Namun, pelaksanaannya masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) yang saat ini dalam proses penyusunan di bagian hukum.
Plt Kepala Dishub Kota Pasuruan, Hermanto, mengatakan secara teknis pihaknya telah menyiapkan skema pembayaran digital. Dia berharap regulasi tersebut segera rampung agar kebijakan bisa diberlakukan pada November 2026.
"Kami sudah siap. Kami masih menunggu Perwali. Saat ini proses penyusunan regulasi di bidang hukum," kata Hermanto, Senin (9/11/2026).
Dalam skema yang disiapkan, masyarakat nantinya dapat membayar retribusi parkir menggunakan QRIS melalui barcode yang dimiliki masing-masing juru parkir. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan secara digital tanpa menggunakan uang tunai.
Dishub juga menyiapkan voucher sebagai alternatif pembayaran. Fasilitas tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak membawa telepon seluler atau mengalami kendala saldo saat akan membayar parkir.
"Voucher tersebut berasal dari Pemkot, untuk warga yang mungkin nggak bawa handphone atau saldonya habis," jelasnya.
Salah satu perubahan penting dalam sistem ini terletak pada mekanisme penyetoran retribusi. Hermanto memastikan dana hasil pembayaran digital akan langsung masuk ke kas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga tidak lagi bergantung pada penyerahan uang secara berjenjang melalui perantara.
Penerapan pembayaran non-tunai juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Dishub berencana membentuk satuan tugas (Satgas) yang bersiaga selama 24 jam untuk mengawal pelaksanaan sistem tersebut.
"Penguatan sistem ini kita lanjutkan dengan pembentukan Satgas 24 jam serta penerapan pembayaran non-tunai agar tidak ada lagi kebocoran retribusi," tegasnya.
Dengan cakupan 115 titik parkir, penerapan kebijakan ini akan menjadi perubahan dalam tata kelola perparkiran di Kota Pasuruan. Meski demikian, efektivitasnya nantinya tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga konsistensi pengawasan, kesiapan juru parkir, serta kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
Dishub berharap regulasi segera diterbitkan sehingga sistem parkir non-tunai dapat mulai berjalan sesuai target pada November 2026.
(ads/zul)
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
KOMENTAR (0)
MASUKDAFTAR