Narative.id Surabaya, – Rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Polda Jawa Timur menjadi perhatian. Polda Jatim menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi terkait rencana penggunaan fasilitas kepolisian sebagai lokasi pemeriksaan.
Respons tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham pada Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, langkah pemeriksaan yang dilakukan KPK merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK,” kata Jules kepala awak media.
Terkait kemungkinan penggunaan ruang atau fasilitas di Mapolda Jatim, Jules menyebut pihaknya belum dapat memastikan pelaksanaannya. Polda Jatim terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan KPK.
“Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait,” ujarnya.
Polda Jatim juga memilih tidak berspekulasi mengenai materi pemeriksaan, identitas seluruh pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penyidikan. Menurut Jules, kewenangan memberikan penjelasan terkait substansi perkara berada pada KPK.
Ia menyarankan agar informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan dan perkembangan penanganan perkara dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK.
Sebelumnya, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo menyampaikan rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan dan tiga saksi lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2026), delapan kepala kantor pertanahan tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, Surabaya. Sementara tiga saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Empat pejabat yang disebut dalam informasi pemeriksaan tersebut masing-masing berinisial HH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, SBH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, serta S selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
Rencana pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan ATR/BPN. Namun, pemanggilan untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Hingga berita ini ditulis, kepastian pelaksanaan pemeriksaan di Mapolda Jatim masih menunggu koordinasi lebih lanjut antara Polda Jatim dan KPK.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
KOMENTAR (0)
MASUKDAFTAR