Kekeringan Jatim Belum Berakhir, 395 Ribu Warga Terdampak hingga November

NARATIVE.ID Surabaya, – Ancaman kekeringan di Jawa Timur belum sepenuhnya berakhir meski hujan mulai turun di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih memantau wilayah terdampak menyusul revisi prediksi BMKG yang menetapkan November 2026 sebagai puncak kekeringan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, distribusi air bersih masih dibutuhkan di sejumlah wilayah. Penyaluran bantuan terus dilakukan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.

"Di beberapa tempat kita masih menemukan kelangkaan air bersih. Dropping air bersih masih dilakukan dengan pelibatan BPBD Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah, Kamis (5/11/2026).

Khofifah menjelaskan, prediksi puncak kekeringan sebelumnya diperkirakan terjadi pada September. Namun, setelah dilakukan revisi, BMKG memprediksi puncak kekeringan di Jawa Timur bergeser ke November.

Sementara itu, hujan diperkirakan mulai berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang. Khofifah berharap hujan yang turun dapat membantu mengatasi persoalan kekurangan air bersih di berbagai daerah.

"Tentu harapan kita adalah hujan yang membawa rahmat dan manfaat," ujarnya.

Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, sebanyak 25 kabupaten/kota masih berstatus siaga darurat kekeringan. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Malang, Pasuruan, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, Lumajang, Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Probolinggo, Pamekasan, dan Magetan.

Selain kekeringan, sejumlah daerah juga menetapkan status siaga atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wilayah tersebut tersebar di Banyuwangi, Bangkalan, Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Kabupaten Malang, Jember, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Kabupaten Probolinggo, dan Magetan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, mengatakan penyaluran air bersih masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Hingga awal November 2026, total distribusi air bersih di Jawa Timur telah mencapai 38.210.000 liter. Bantuan tersebut disalurkan ke 27 kabupaten/kota melalui berbagai sumber pendanaan.

"Sebanyak 38.210.000 liter air bersih telah disalurkan di 27 kabupaten/kota se-Jatim. Di mana air bersih tersebut ada yang berasal dari bantuan APBD Pemprov Jatim, APBD Pemkab/Pemkot serta CSR perusahaan swasta atau BUMD," jelas Satriyo.

Dampak kekeringan tahun ini juga tergolong luas. BPBD Jatim mencatat sebanyak 35.831 kepala keluarga (KK) terdampak dengan estimasi jumlah penduduk mencapai 395.707 jiwa.

Besarnya jumlah warga terdampak menunjukkan bahwa persoalan kekeringan belum selesai hanya dengan turunnya hujan di beberapa wilayah. Pemerintah daerah masih perlu memastikan distribusi air bersih menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air, terutama hingga musim hujan benar-benar merata.

(bni/hri)