Kekeringan Picu 149 Hektare Sawah di Jatim Puso, Petani Terancam Kehilangan Pendapatan

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur tersebut menjadi gambaran risiko yang dihadapi petani ketika ketersediaan air tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Bagi petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen, puso berarti kehilangan produksi sekaligus ancaman terhadap pendapatan rumah tangga.

Kepala DPKP Jawa Timur Heru Suseno menjelaskan, tidak seluruh lahan yang terdampak kekeringan otomatis dinyatakan gagal panen. Status puso diberikan ketika tanaman padi sudah tidak dapat diselamatkan akibat kekurangan air.

Dengan demikian, dari total lahan terdampak yang tercatat, sekitar seperempatnya telah mengalami gagal panen. Sementara itu, lahan lainnya masih masuk kategori terdampak kekeringan dan belum seluruhnya berakhir dengan puso.

Kekeringan menjadi tantangan bagi petani karena kebutuhan air merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman padi. Ketika pasokan air terputus atau tidak mencukupi, tanaman berisiko mengalami kerusakan hingga tidak mampu menghasilkan panen.

Kerugian yang muncul tidak hanya berupa hilangnya hasil pertanian. Petani juga berpotensi kehilangan modal yang telah dikeluarkan untuk pengolahan lahan, benih, pupuk, dan biaya perawatan selama masa tanam.

Dampak tersebut dapat semakin berat bagi petani yang tidak memiliki sumber pendapatan alternatif. Namun, besaran kerugian ekonomi akibat puso di Jawa Timur belum dapat dipastikan tanpa data mengenai luas lahan per petani, biaya produksi, serta potensi hasil panen yang hilang.

Untuk membantu petani memulihkan lahan terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan bantuan benih padi gratis melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.

Bantuan tersebut direncanakan mencakup lahan hingga 1.000 hektare. Program ini diharapkan dapat membantu petani kembali melakukan penanaman setelah lahan mereka mengalami gagal panen.

Meski demikian, penyediaan benih perlu diikuti kepastian ketersediaan air agar penanaman ulang tidak kembali menghadapi risiko yang sama. Ketepatan waktu distribusi bantuan, kesiapan lahan, dan kondisi sumber air menjadi faktor penting dalam pemulihan pertanian.

Penanganan kekeringan di sektor pertanian tidak cukup hanya dilakukan setelah tanaman mengalami puso. Upaya mitigasi diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan tanaman sebelum kondisi lahan semakin parah.

Sejumlah langkah yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan pompa air apabila sumber air tersedia, pengaturan distribusi air, serta pemetaan wilayah yang rawan kekeringan.

Petani juga dapat mempertimbangkan varietas padi yang lebih sesuai dengan kondisi ketersediaan air dan kalender tanam. Pendampingan penyuluh pertanian diperlukan agar pilihan varietas dan teknik budidaya sesuai dengan karakteristik lahan setempat.

Selain itu, pemantauan kondisi tanaman dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tetap diperlukan untuk menekan risiko kerusakan tambahan.

Data puso di Jawa Timur menunjukkan pentingnya penanganan kekeringan yang tidak hanya berfokus pada bantuan setelah gagal panen terjadi. Pemetaan lahan rawan, pemantauan ketersediaan air, dan pendampingan petani perlu menjadi bagian dari langkah antisipasi.

Bantuan benih dapat menjadi awal pemulihan, tetapi keberhasilan penanaman kembali juga bergantung pada kondisi air dan kesiapan lahan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, penyuluh, dan petani dibutuhkan agar bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dengan luas lahan terdampak mencapai 597,11 hektare dan hampir 150 hektare di antaranya mengalami puso, tantangan berikutnya adalah memastikan lahan yang masih dapat diselamatkan tidak ikut mengalami gagal panen serta membantu petani memulai kembali produksi pada musim tanam berikutnya.