Pemkab Probolinggo Tekankan Anggaran 2027 Harus Berbasis Data

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (5/10/2026).

Hudan meminta setiap OPD mulai menyiapkan data evaluasi kinerja sebagai bahan untuk mengukur perkembangan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo.

“Setiap akhir tahun Diskominfo akan meminta informasi tentang before-after kinerja OPD yang berkaitan dengan target RPJMD,” kata Hudan.

Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan kinerja sejak tahun pertama hingga memasuki tahun kedua pemerintahan kepala daerah. Setidaknya terdapat 22 program dan 59 subprogram yang perlu dipahami oleh pejabat perencanaan dan kepala bidang di masing-masing OPD.

Namun, evaluasi pembangunan tidak cukup hanya mengukur apakah kegiatan telah dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang terserap.

Hudan menekankan, ukuran yang lebih penting adalah capaian target serta dampak program terhadap masyarakat.

“Sekarang tahun kedua, bagaimana targetnya, bagaimana hasilnya dan dampaknya ke masyarakat seperti apa. Ini yang paling penting, dampak,” ujarnya.

Anggaran Harus Punya Sasaran yang Terukur

Dorongan menggunakan data juga diarahkan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran 2027. Hudan meminta data dari berbagai sektor pembangunan diintegrasikan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan.

“Jangan sampai nanti ada program kegiatan yang tidak berbasis data,” tegasnya.

Ia mencontohkan penganggaran bantuan untuk madrasah diniyah (madin). Sebelum menentukan besaran anggaran, OPD harus mengetahui jumlah keseluruhan madin, jumlah penerima bantuan, serta seberapa luas cakupan program tersebut.

“Kalau memberikan bantuan ke madin contohnya, ini madin total ada berapa? Yang dikasih bantuan berapa? Cakupannya berapa? Ini harus jelas,” katanya.

Dengan pola tersebut, nominal anggaran tidak berdiri sendiri. Besaran belanja harus dapat dijelaskan berdasarkan jumlah sasaran, cakupan pelayanan, kebutuhan dan target yang hendak dicapai.

“Cakupan setiap urusan yang akan kita programkan ini harus ada, sehingga nanti kita mengambil porsi berapa persen dari cakupan itu,” lanjut Hudan.

Hudan mengatakan kebutuhan terhadap data yang rinci juga semakin penting karena proses pemeriksaan tidak hanya melihat keberadaan anggaran, tetapi juga mengarah pada kejelasan sasaran dan cakupan program.

Karena itu, setiap OPD diminta menyiapkan basis data yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kebutuhan masyarakat, program yang dirancang, anggaran yang dialokasikan hingga hasil yang dicapai.

“Tidak ada lagi penganggaran tanpa berbasis data,” pungkasnya.

Dengan pendekatan tersebut, evaluasi pembangunan di Kabupaten Probolinggo diarahkan tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran telah digunakan, tetapi juga sejauh mana program mencapai target dan memberikan dampak bagi masyarakat.