BANYUWANGI, NARATIVE.ID – Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, bukan lagi sekadar persoalan kelancaran lalu lintas. Kondisi yang disebut berlangsung hampir sepanjang 2026 itu mulai berdampak langsung terhadap biaya operasional, produktivitas armada, hingga distribusi barang antardaerah.
Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mendesak pemerintah pusat segera turun tangan. Mereka meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melihat langsung persoalan antrean kendaraan di jalur Situbondo-Banyuwangi hingga akses penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Koordinator ASLI, Slamet Barokah, mengungkapkan ratusan sopir setiap hari harus menghadapi antrean panjang sebelum dapat menyeberang. Kondisi tersebut membuat pengemudi kehilangan waktu produktif sekaligus menanggung tambahan pengeluaran operasional.
Berdasarkan data internal ASLI, sedikitnya 500 sopir angkutan logistik setiap hari terdampak kemacetan. Mereka bahkan bisa menghabiskan waktu lebih dari 12 jam di kantong-kantong parkir untuk menunggu giliran masuk pelabuhan.
"Bayangkan, setiap hari ada 500 sopir logistik yang harus terjebak macet dan tertahan di kantong parkir sampai sehari penuh. Mulai subuh itu sampai jam 7 malam," kata Slamet, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Slamet, kerugian yang dialami pengemudi dapat mencapai Rp 500 ribu per hari. Dampaknya tidak hanya pada pembengkakan biaya operasional, tetapi juga berkurangnya jumlah perjalanan armada karena waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang justru habis di jalan.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kemampuan infrastruktur penyeberangan dalam menampung pertumbuhan volume kendaraan. Pengaturan lalu lintas dinilai tidak cukup apabila kapasitas sarana dan prasarana pelabuhan belum mampu mengimbangi kebutuhan angkutan.
"Menko harus turun tangan, ini murni karena persoalan kapasitas infrastruktur yang harus ditambah. Botol isi 1 liter diisi 10 liter ya begini jadinya," tegasnya.
Slamet tidak menampik faktor cuaca turut memengaruhi kelancaran penyeberangan. Namun, ia menilai cuaca bukan satu-satunya penyebab karena antrean kendaraan hingga belasan kilometer juga pernah terjadi ketika kondisi perairan tidak mengalami surut.
ASLI berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan pengaturan kendaraan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
"Ayo lah, turun ke bawah. Lihat masyarakatnya ini. Selesaikan persoalan kemacetan menahun akibat infrastruktur yang jelas-jelas sudah tidak memadai bagi volume kendaraan yang melintasi Ketapang-Gilimanuk," ujarnya.
Persoalan kapasitas infrastruktur tersebut juga dikaitkan dengan rencana pemerintah menerapkan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027. Slamet mempertanyakan kesiapan fasilitas pendukung apabila kebijakan tersebut diberlakukan sementara persoalan antrean dan kapasitas penyeberangan belum terselesaikan.
"Apakah mungkin zero ODOL 2027 bisa dilaksanakan, sementara sarana dan prasarananya belum memadai," imbuhnya.
Di sisi lain, tekanan terhadap sektor angkutan logistik juga datang dari kenaikan tarif pengiriman. Slamet menyebut biaya angkutan yang sebelumnya berada di angka Rp 4 juta kini meningkat menjadi Rp 5 juta untuk setiap armada sekali jalan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemacetan di jalur menuju Ketapang tidak hanya menyangkut kenyamanan perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi distribusi barang dan keberlangsungan usaha transportasi.
ASLI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar antrean kendaraan tidak terus berulang. Penambahan kapasitas infrastruktur, menurut mereka, perlu menjadi bagian dari penyelesaian persoalan yang selama ini membebani para sopir logistik di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
(ads/zul)
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
KOMENTAR (0)
MASUKDAFTAR