Kota Kediri – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran kredit pada salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kasus yang berlangsung selama periode 2020-2024 tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,3 miliar.
Ketiga tersangka berinisial LPM (43), FMN (34), dan NAW (46) ditahan oleh penyidik Kejari Kota Kediri pada Selasa (10/11/2026). Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari, terhitung sejak 10 hingga 29 November 2026.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri, Ery Adi Wibowo, mengatakan ketiga tersangka memiliki peran berbeda dalam proses penyaluran kredit tersebut.
NAW diketahui menjabat sebagai Kepala Unit sekaligus pejabat pemutus kredit. Sementara FMN dan LPM merupakan pejabat pemrakarsa yang bertugas sebagai Mantri pada bank BUMN tersebut.
Dugaan Manipulasi Data Calon Debitur
Fokus penyidikan kejaksaan mengarah pada dugaan penyimpangan prosedur pemberian kredit yang seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.
Penyidik menduga terdapat calon debitur yang sebenarnya tidak memiliki usaha, tetapi dalam dokumen pengajuan kredit seolah-olah mempunyai usaha agar memenuhi persyaratan pencairan pinjaman.
Selain itu, ditemukan dugaan ketidaksesuaian hingga penggelembungan data pengajuan kredit dengan kondisi usaha yang sebenarnya.
"Dalam memberikan kredit itu tidak melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang seharusnya dinilai, debitur ini layak atau tidak," kata Ery kepada detikJatim, Jumat (13/11/2026).
Dugaan tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik untuk mengungkap bagaimana proses pengajuan, penilaian, hingga keputusan pencairan kredit dapat berlangsung.
Audit BPKP Ungkap Kerugian Negara Rp1,3 Miliar
Untuk memperkuat pembuktian, Kejari Kota Kediri telah memeriksa sekitar 60 saksi dari berbagai pihak. Pemeriksaan mencakup internal perbankan maupun pihak lain yang berkaitan dengan penyaluran kredit.
Penyidik juga meminta keterangan sekitar empat orang ahli, di antaranya ahli hukum pidana, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ahli perkreditan dari kalangan perbankan.
Sementara itu, perhitungan kerugian keuangan negara telah dilakukan melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil audit tersebut, kerugian negara dalam perkara ini mencapai kurang lebih Rp1,3 miliar.
"Total kerugian sebagaimana perhitungan hasil audit itu kurang lebih sekitar Rp1,3 miliar," ujarnya.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara.
Setelah penahanan, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan dan melengkapi berkas perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan terjadi pada proses penyaluran kredit di lembaga perbankan milik negara. Penegakan hukum diharapkan dapat mengungkap secara terang pertanggungjawaban masing-masing pihak serta memastikan kerugian keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga proses penyidikan berjalan, ketiga orang tersebut masih berstatus tersangka dan dugaan tindak pidana yang disangkakan harus dibuktikan melalui proses peradilan.
( hri / bni )
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
KOMENTAR (0)
MASUKDAFTAR